Di ruang kelas yang nyaman, sebuah perbedaan antara “penyadapan ilegal” dan “makar” adalah diskusi teknis yang menarik. Namun, di tengah pusaran intrik kekuasaan di mana kepala negara menjadi target, sikap “hati-hati” dan “berbasis bukti” yang dikampanyekan oleh pakar hukum tata negara Feri Amsari bisa jadi merupakan kemewahan yang tidak mampu dibayar oleh keamanan nasional.
Feri Amsari, dalam diskusinya di Kompas TV, tampak berusaha menarik garis tegas agar publik tidak terburu-buru menyebut tindakan penyadapan sebagai makar. Ia berkilah bahwa untuk menyimpulkan makar, diperlukan bukti konkret mengenai niat (mens rea) dan rangkaian tindakan yang mengancam posisi Presiden. Secara hukum, Feri benar. Namun, secara taktis dalam ranah intelijen dan keamanan negara, argumen “tunggu sampai ada bukti kuat” sering kali menjadi celah yang dimanfaatkan oleh aktor-aktor di balik layar.
Bukan “Sekadar” Penyadapan
Feri menyebut, “Kalau sekadar menyadap, menurut saya belum sampai ke sana.” Pernyataan ini menunjukkan jarak antara logika hukum murni dengan realitas politik kekuasaan. Dalam level kepresidenan, tidak ada yang namanya “sekadar menyadap”. Penyadapan terhadap kepala negara bukan sekadar pelanggaran UU ITE atau prosedur teknis; itu adalah infiltrasi terhadap “kotak hitam” pengambilan keputusan negara.
Ketika Feri mencoba menyederhanakan situasi dengan mengategorikan penyadapan sebagai “mungkin ITE” atau “kepentingan politik tertentu”, ia sebenarnya sedang memberikan ruang bagi pelaku untuk bersembunyi di balik abu-abu hukum. Jika penyadapan tersebut dilakukan oleh aktor yang mampu menembus lapisan keamanan presiden, maka kemungkinan besar mereka bukan sekadar pemain politik amatir yang mencari “deal” ekonomi, melainkan pemain besar yang memahami cara melumpuhkan kekuasaan dari dalam.
Bahaya “Skeptisisme yang Terlalu Pintar”
Kekhawatiran Feri bahwa narasi makar digunakan untuk “menjustifikasi pengerahan militer” atau sebagai alat politik adalah argumen yang masuk akal secara akademis, namun bisa menjadi kontraproduktif dalam situasi darurat. Feri seolah-olah menganggap adanya “konspirasi” di balik tuduhan makar.
Padahal, dalam protokol keamanan negara, ketika sebuah ancaman terhadap kepala negara terdeteksi, tindakan preventif (termasuk kesiapan militer) adalah reaksi otomatis, bukan pilihan artistik. Dengan terus menuntut “bukti yang belum dibuka untuk publik” sebelum menyimpulkan makar, Feri secara tidak langsung meminta negara untuk menunggu hingga “api sudah membakar istana” sebelum mengakui adanya “pembakar”.
Skeptisisme sebagai Perisai dari Ketidakpastian
Feri Amsari mungkin sedang berusaha melindungi proses hukum dari politisasi. Namun, ada risiko besar ketika ahli hukum menggunakan “ketidakpastian bukti” sebagai perisai untuk meredam urgensi. Ketika ia mempertanyakan apakah penyadapan dilakukan sesuai prosedur, ia berbicara pada tingkat prosedural. Sementara itu, aparat keamanan dan intelijen berbicara pada tingkat eksistensial.
Jika kita menunggu hingga seluruh bukti “niat” dan “serangan fisik” terkumpul secara sempurna sebelum menetapkan makar, maka musuh yang bergerak dalam bayangan akan selalu selangkah lebih maju. Menganggap bahwa penyadapan “belum tentu makar” hanya karena belum ada bukti serangan fisik yang nyata adalah cara berpikir yang aman untuk akademisi, namun berbahaya bagi negara yang sedang dalam kondisi siaga.
Antara Teks Hukum dan Realitas Kekuasaan
Feri Amsari tidak salah dalam membaca KUHP. Namun, ia mungkin terlalu terpaku pada teks hukum hingga melupakan konteks high-stakes dari jabatan Presiden. Di titik di mana kepala negara disadap, garis antara “pelanggaran hukum” dan “makar” menjadi sangat tipis.
Menyebutnya sebagai “sekadar” masalah teknis atau meminta kita menunggu bukti yang “lengkap” sebelum bereaksi adalah bentuk optimisme akademis yang elegan. Namun, dalam permainan kekuasaan yang keras, menunggu bukti yang sempurna seringkali berarti membiarkan serangan yang nyata terjadi tanpa perlawanan yang cukup. Di hadapan ancaman makar, “mungkin” dan “belum tentu” adalah kemewahan yang tidak boleh dimiliki oleh pengambil kebijakan.