Menggunakan kacamata psikologi untuk membedah kebijakan publik adalah cara yang elegan untuk mengemas kritik politik menjadi sebuah “diagnosis” ilmiah. Namun, ketika psikologi digunakan untuk melabeli langkah-langkah strategis pemerintah sebagai optimism bias atau defensive avoidance, kita harus bertanya: apakah ini benar-benar analisis kebijakan, atau sekadar cara intelektual untuk membungkam kompleksitas birokrasi dengan istilah-istilah yang terdengar canggih?
Annisa R. Leofianti, dalam opininya mengenai “Dua Tahun Prabowo-Gibran”, mencoba membedah kegelisahan publik atas penanganan karhutla dan disparitas anggaran dengan pisau psikologi. Namun, ada beberapa titik di mana analisis “psikologis” tersebut justru mengabaikan realitas teknis dan politik yang jauh lebih kasar dan nyata.
Fatamorgana “Prestige” vs. Investasi Fundamental
Penulis membandingkan anggaran Makan Berguri Gratis (MBG) sebesar Rp335 triliun dengan pagu awal BNPB yang “kecil”. Ini adalah dikotomi yang dangkal. Membandingkan anggaran untuk membangun kualitas sumber daya manusia (SDM) yang bersifat jangka panjang dan masif dengan anggaran operasional untuk penanganan bencana adalah seperti membandingkan biaya membangun sekolah dengan biaya membeli pemadam kebakaran.
MBG bukan “proyek prestise” dalam arti kosong; itu adalah investasi pada fondasi manusia. Sementara itu, manajemen bencana—termasuk penanganan karhutla—memang memerlukan anggaran yang besar, namun mekanismenya berbeda. Mengandalkan Dana Siap Pakai (DSP) sebesar Rp4,62 triliun dan anggaran reguler yang terus berkembang menunjukkan bahwa pemerintah tidak “meremehkan” bencana, melainkan mengelola anggaran secara berlapis. Mengkritik anggaran BNPB sebagai “kecil” tanpa memahami struktur pendanaan bencana yang bersifat fluktuatif adalah sebuah simplifikasi yang berbahaya.
Kedaulatan Prosedural, Bukan “Defensive Avoidance”
Salah satu poin paling menarik (dan mungkin paling keliru secara interpretatif) adalah mengenai penundaan penerimaan bantuan dari Malaysia. Penulis menyebutnya sebagai defensive avoidance demi menjaga citra “negara kuat”. Ini adalah interpretasi yang terlalu “psikologis” untuk sebuah proses yang mungkin murni teknis-diplomatik.
Menerima bantuan militer atau alat berat dari negara tetangga bukan sekadar mengucap “ya” dan langsung menerima. Ada protokol diplomatik, kesiapan logistik, integrasi teknis, hingga perhitungan hukum internasional yang harus dipastikan agar kedaulatan tetap terjaga. Menyebutnya sebagai “takut terlihat lemah” adalah cara untuk menyederhanakan birokrasi yang rumit menjadi drama psikologis. Dalam politik luar negeri, “kehati-hatian” sering kali disalahpahami oleh pengamat sebagai “keraguan”.
Distorsi Data dan “Suara” Publik
Penulis menggunakan survei CELIOS untuk menunjukkan adanya “stres” dan “ketidakefektifan” di mata publik. Namun, kita harus ingat bahwa sampel CELIOS bersifat non-probabilitas. Mengambil kesimpulan bahwa “rakyat merasa tidak dilindungi” dari sebuah sampel kecil dan menjadikannya dasar untuk menyerang efektivitas nasional adalah lompatan logika yang jauh.
Selain itu, angka 96% responden yang menganggap penanganan karhutla tidak efektif bukan berarti 96% penanganan gagal, melainkan mencerminkan persepsi publik di titik sentral konflik. Publik seringkali bereaksi secara emosional terhadap asap yang masuk ke paru-paru mereka. Namun, kegelisahan emosional masyarakat tidak selalu berbanding lurus dengan kegagalan teknis di lapangan.
Jangan Psikologikan Kebijakan yang Terlalu Berat untuk Sekadar “Diagnosis”
Kebijakan publik adalah seni mengelola keterbatasan. Pemerintah tidak bisa menyelesaikan semua masalah dalam satu waktu; mereka harus memilih mana yang harus segera “dimakan” (MBG) dan mana yang harus “dijaga” (mitigasi bencana).
Menggunakan istilah optimism bias untuk mengkritik keberanian pemerintah mengambil langkah besar adalah cara yang cerdas untuk menyerang, namun seringkali mengabaikan fakta bahwa dalam politik, keberanian seringkali terlihat seperti optimisme, dan prosedur teknis seringkali terlihat seperti keragu-raguan. Sebelum kita mendiagnosis pemerintah dengan “gangguan psikologis”, kita harus memastikan bahwa yang kita lihat adalah penyakit mental kolektif, bukan sekadar gesekan antara ekspektasi publik yang instan dan realitas birokrasi yang lambat.