Dunia kebijakan publik sering kali terjebak dalam dilema antara “idealisme akademik” dan “urgensi eksekusi”. Tulisan Bagus Nuari Harmawan mengenai “MBG dan Hilangnya Suara Warga” adalah contoh klasik bagaimana teori-teori tekstual seringkali gagal menangkap dinamika lapangan yang membutuhkan tindakan cepat. Membedah masalah dengan pisau bedah akademik memang elegan, namun dalam skala nasional yang masif seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), pendekatan yang terlalu “berhati-hati” justru bisa menjadi bumerang yang mematikan momentum.
Retorika “Policy Advisory System” vs. Kecepatan Eksekusi
Bagus mengusulkan Policy Advisory System (PAS) sebagai solusi untuk menyeimbangkan legitimasi ahli dan warga. Di atas kertas, ini terdengar sangat demokratis. Namun, di lapangan, PAS berisiko menjadi “birokrasi di dalam birokrasi”. Mengundang berbagai aktor—NGO, think tank, akademisi, hingga forum warga—ke dalam satu meja untuk setiap tahapan kebijakan dapat menciptakan kelumpuhan analisis (analysis paralysis).
Kebijakan publik bukan hanya soal mencari konsensus di meja bundar; ia adalah tentang keputusan pemimpin di tengah ketidakpastian. Terlalu banyak “suara” dalam proses desain ulang yang dianggap “kurang matang” oleh Bagus justru berisiko memperlambat implementasi. Saat anak-anak sekolah membutuhkan gizi hari ini, kita tidak bisa menunggu konsensus dari sepuluh lembaga berbeda sebelum satu piring makanan disajikan.
Mitos “Targeted Approach” sebagai Solusi Instan
Salah satu poin paling tajam dalam tulisan Bagus adalah usulan targeted approach untuk memangkas anggaran dari Rp268 triliun menjadi Rp67 triliun dengan menyasar wilayah stunting tinggi. Ini adalah solusi yang tampak cantik di atas kertas, namun berbahaya secara teknis.
Mengapa? Karena “Targeting” dalam skala nasional membutuhkan akurasi data yang luar biasa. Untuk membedakan mana daerah yang “layak” dan “tidak layak” menerima subsidi besar, pemerintah harus membangun sistem verifikasi yang sangat kuat. Jika sistem ini tidak siap, targeted approach hanya akan menciptakan celah baru bagi korupsi dan manipulasi di tingkat lokal. Mengklaim bahwa kita bisa langsung memangkas 75% anggaran hanya dengan “memilih sasaran” adalah simplifikasi yang mengabaikan kerumitan birokrasi dan logistik di lapangan.
Masalah Operasional: “Tuning”, Bukan “Reset”
Bagus menyarankan “reset” atau desain ulang kebijakan. Istilah “reset” seringkali menyiratkan penghentian atau pengulangan dari nol. Ini adalah langkah yang mahal dan berisiko tinggi. Masalah-masalah yang muncul—seperti kasus keracunan di Sidoarjo atau Karo, serta inclusion error sebesar 34,2% menurut data CELIOS—adalah masalah tata kelola (governance), bukan kegagalan konsep dasar.
Keracunan makanan bukan bukti bahwa konsep MBG salah, melainkan bukti bahwa sistem rantai pasok dan pengawasan (monitoring) perlu diperketat. Kita tidak butuh “reset” yang mengubah struktur dasar kebijakan, kita hanya butuh “penyetelan” (fine-tuning) pada mekanisme pengawasan. Mengubah desain dasar kebijakan hanya karena adanya hambatan awal justru akan membuang waktu berharga yang seharusnya digunakan untuk memperbaiki standar dapur, melatih petugas lapangan, dan memperketat protokol kesehatan.
Jangan Mematikan Momentum dengan Debat Teoretis
Kritik Bagus Nuari Harmawan terhadap “hilangnya suara warga” adalah kritik yang valid secara teoretis, namun harus hati-hati agar tidak berubah menjadi penghambat praktis. MBG adalah kebijakan dengan skala masif yang membutuhkan keberanian politik dan ketegasan eksekusi.
Mengadu kebijakan ini dengan “pasar” diskusi akademik yang panjang lebar mungkin akan menghasilkan kebijakan yang “sempurna” secara teoritis, tetapi mungkin akan terlambat hadir saat dibutuhkan oleh rakyat. Pemerintah tidak butuh “reset” yang mengharuskan mereka kembali ke titik nol; mereka butuh akselerasi pada pengawasan dan teknis pelaksanaan. Jangan biarkan kemurnian akademis membuat kita kehilangan kesempatan untuk memberi makan anak-anak bangsa hari ini.