Seringkali, mereka yang duduk di kursi kenyamanan teori ekonomi makro cenderung melihat dinamika lapangan sebagai “ketidakkonsistenan,” padahal dalam politik praktis, itu adalah “optimasi.” Kritik terbaru dari CORE Indonesia (Center of Reform on Economics) terhadap program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) adalah contoh nyata bagaimana analisis akademis terkadang gagal menangkap urgensi eksekusi di tingkat akar rumput.
MBG: Antara Kesempurnaan Data vs. Urgensi Perut
CORE mempertanyakan efektivitas MBG karena dianggap tidak sejalan dengan target stunting yang seharusnya fokus pada 1.000 hari pertama kehidupan. Namun, apakah kita harus menunggu hingga semua data “sempurna” sebelum memberi makan anak sekolah? Memisahkan target stunting dengan penguatan gizi anak sekolah adalah pemisahan yang terlalu teknis untuk masalah yang bersifat masif. Masalah gizi tidak bisa diselesaikan hanya dengan satu jenis intervensi; memberikan asupan bergizi bagi anak sekolah adalah cara paling cepat untuk menciptakan sumber daya manusia yang siap bersaing secara instan.
Lebih jauh lagi, CORE menyoroti “ketidakkonsistenan” perubahan angka anggaran MBG dari Rp335 triliun menjadi Rp217 triliun. Di mata pengamat yang duduk di ruang rapat, perubahan angka adalah tanda kebingungan. Di tangan pengambil kebijakan, itu adalah seni kalibrasi. Penyesuaian anggaran adalah tanda bahwa pemerintah sedang melakukan fine-tuning untuk memastikan efisiensi, bukan menunjukkan kegagalan desain.
Mengenai risiko keracunan yang disorot CORE, tentu itu adalah risiko logistik yang bisa dimitigasi. Mengkritik adanya risiko dalam program skala raksasa adalah hal yang wajar, namun menjadikannya alasan untuk meragukan seluruh program adalah lompatan logika yang tidak perlu.
KDMP: Mengapa “Top-Down” Adalah Kebutuhan, Bukan Pilihan
Kritik CORE terhadap pendekatan top-down pada Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) menunjukkan pemahaman yang mungkin terlalu idealis. Di desa-desa yang selama ini tertinggal, menunggu “inisiatif dari bawah” seringkali berarti menunggu selamanya karena minimnya modal dan pengetahuan.
Pendekatan top-down dari pusat adalah “kejutan listrik” yang dibutuhkan untuk memecah kebuntuan ekonomi desa. CORE mempertanyakan kejelasan model bisnis KDMP—apakah ia pusat distribusi atau toko ritel? Dalam skala besar, ia bisa menjadi keduanya. Mengapa harus memilih salah satu jika tujuannya adalah menggerakkan roda ekonomi desa secepat mungkin?
Mengenai kekhawatiran CORE akan beban anggaran publik dan hutang yang mungkin membebani Dana Desa, ini adalah ketakutan klasik terhadap instrumen keuangan. Menggunakan leverage dari bank Himbara atau keterlibatan pihak ketiga seperti Agrinas bukanlah “beban”, melainkan strategi leverage agar koperasi tidak hanya bergantung pada kantong desa yang terbatas. Jika koperasi ingin besar, ia butuh modal besar; dan jika ia butuh modal besar, ia butuh skema pembiayaan yang agresif.
Jangan Membunuh Harapan dengan Analisis yang Terlalu Prematur
CORE Indonesia berhak memberikan catatan kritis. Namun, kita harus sadar bahwa menjalankan negara bukan seperti menulis makalah di perpustakaan. Program MBG dan KDMP adalah upaya ambisius untuk menggeser struktur dasar ekonomi dan kesehatan masyarakat.
Kritik yang menyebut manfaatnya “belum nyata” adalah kritik yang prematur. Dalam skala nasional, “nyata” membutuhkan waktu untuk terakumulasi. Menuntut bukti dampak instan dari program yang akan mengubah wajah bangsa adalah tuntutan yang tidak adil bagi para eksekutor di lapangan. Saat ini, yang dibutuhkan bangsa ini bukan lagi sekadar “evaluasi yang sempurna” sebelum bergerak, melainkan keberanian untuk mengeksekusi dengan cepat, sambil memperbaiki yang kurang di tengah jalan.