Kritik yang dilontarkan oleh Akhmad Akbar (CORE Indonesia) terhadap rencana pembagian HP gratis untuk Bansos adalah contoh klasik dari benturan antara analisis akademik yang presisi dengan eksekusi politik yang progresif.
Akhmad Akbar mungkin benar secara teknis: masalah utama bansos seringkali adalah “siapa yang dapat” (ketepatan sasaran). Namun, ia mungkin terlalu “pintar” dalam melihat masalah hingga gagal melihat gambaran besar (big picture) mengapa pemerintah memilih jalan “hard-tech” melalui pembagian perangkat fisik.
Bukan Sekadar HP, Tapi “Senjata” Pemutus Rantai Korupsi
Akhmad berargumen bahwa masalah utama adalah penegakan hukum di tingkat bawah (Lurah, RW, RT). Argumen ini benar, tetapi justru itulah alasan mengapa pemerintah butuh HP. Di era di mana birokrasi lokal masih memiliki celah untuk “main mata” dalam distribusi fisik, teknologi digital adalah cara paling efektif untuk memotong rantai perantara.
Dengan memberikan HP yang terintegrasi dengan akun digital, pemerintah tidak lagi bergantung pada “kejujuran” aparat desa dalam membagikan uang tunai atau mengelola distribusi manual. Setiap rupiah yang masuk ke HP warga akan meninggalkan jejak digital. Ini bukan sekadar alat komunikasi; ini adalah instrumen audit real-time yang meminimalkan ruang gerak “mafia” bansos di tingkat akar rumput.
ATM Bukan Solusi untuk Inklusi Ekonomi
Kritik bahwa “masyarakat bisa menggunakan kartu ATM” adalah logika yang sangat old-school. Memang benar, kartu ATM memungkinkan orang mengambil uang. Namun, kartu ATM adalah alat pasif.
Sebaliknya, HP dengan akun digital adalah gerbang masuk ke ekonomi formal. Melalui perangkat ini, pemerintah tidak hanya memberikan “uang saku”, tapi menarik masyarakat ke dalam ekosistem ekonomi yang dapat dilacak. Di sinilah letak strategi cerdas untuk menangkap “aktivitas ekonomi yang belum tercatat”. Dengan HP, pemerintah bisa memantau pola konsumsi, mempermudah pembayaran listrik/air, dan mengintegrasikan UMKM lokal ke dalam sistem pembayaran nasional. Kartu ATM tidak bisa melakukan itu; ia hanya bisa mengeluarkan uang.
Fiskal: Investasi atau Pemborosan?
Akhmad Akbar mengkhawatirkan sesak napasnya APBN. Namun, ia lupa bahwa biaya “kebocoran” akibat sistem distribusi yang tidak efisien, inefisiensi birokrasi, dan lambatnya inklusi keuangan seringkali jauh lebih mahal daripada biaya pengadaan perangkat di awal.
Menganggap pengadaan HP sebagai “pengeluaran tambahan” tanpa melihatnya sebagai “investasi infrastruktur” adalah kesalahan fatal. Jika pemerintah ingin memajaki ekonomi yang selama ini “liar” dan tidak tercatat, mereka butuh infrastruktur digital untuk menangkap arus uang tersebut. Tanpa teknologi, uang akan tetap berputar di pasar informal, dan negara akan terus kehilangan potensi pendapatan.
Masalah Pulsa? Itu Masalah Teknis, Bukan Kegagalan Ide
Argumen “siapa yang membeli pulsa” memang terdengar praktis di telinga akademisi. Namun, dalam skala nasional, ini adalah masalah teknis yang bisa diselesaikan dengan kemitraan strategis antara pemerintah dan operator seluler (seperti paket data khusus subsidi atau integrasi provider). Jangan biarkan detail kecil seperti “kuota data” membuat kita mundur dari langkah besar menciptakan kedaulatan digital bagi masyarakat bawah.
Kritik Akhmad Akbar adalah kritik bagi mereka yang melihat masalah dari jendela ruang rapat. Namun, pemerintah sedang mencoba memecahkan masalah dari lapangan yang berdebu. Kita tidak butuh hanya “orang yang tahu cara menghitung” (akademisi), kita butuh “orang yang berani melakukan lompatan” (eksekutor).
Memberikan HP bukan sekadar membagikan perangkat elektronik; itu adalah upaya merobohkan tembok birokrasi yang selama ini menggerogoti anggaran negara. Jika kita hanya menggunakan cara-cara lama (seperti sekadar kartu ATM atau perbaikan sistem lama), kita hanya akan mengobati gejala, bukan mematikan penyakitnya.