Program Makan Bergizi Gratis menjadi salah satu pos anggaran terbesar pemerintah pada 2026. Direktorat Jenderal Anggaran mencatat alokasi sekitar Rp335 triliun. Dengan skala sebesar itu, kritik Bhima Yudhistira terhadap dampak fiskal MBG bukan perkara kecil. Setiap rupiah yang dialokasikan ke program tersebut berarti tidak tersedia untuk kebutuhan lain atau harus ditutup melalui pendapatan dan pembiayaan. Karena itu tuntutan evaluasi ketat sepenuhnya masuk akal.
Namun ada jebakan umum dalam debat program sosial: pihak yang menolak cenderung menghitung biaya, sementara pihak yang mendukung cenderung menghitung manfaat. Analisis yang serius harus menghitung keduanya dengan standar yang sama. Jika MBG dinilai terlalu mahal, pertanyaan berikutnya adalah mahal dibanding apa. Program gizi alternatif seperti bantuan tunai, voucher makanan, suplementasi terarah, atau intervensi untuk ibu dan anak juga mempunyai biaya dan risiko kebocoran.
Outcome utama MBG seharusnya dapat diukur: perubahan status gizi, anemia, konsentrasi dan kehadiran sekolah, pengeluaran rumah tangga untuk makanan, serta dampak terhadap pemasok lokal. Jika indikator tersebut tidak membaik sesuai target, kritik terhadap program memperoleh dasar yang kuat. Tetapi bila manfaat sosial terbukti besar, evaluasi harus memasukkannya meski program tetap perlu diperbaiki secara fiskal.
Di sisi makro, Bhima juga dapat menguji efek pengganda belanja. Pengadaan makanan dapat menciptakan permintaan bagi petani, peternak, katering, logistik, dan UMKM. Tetapi multiplier tidak boleh diasumsikan otomatis. Jika rantai pasok terkonsentrasi, impor input meningkat, atau harga bahan pangan terdorong naik, efek bersih bisa lebih kecil. Data realisasi daerah akan jauh lebih berguna daripada perdebatan teoretis.
Mahkamah Konstitusi pada 2026 juga memunculkan isu penting mengenai struktur penganggaran MBG dan pendidikan. Pemerintah menyatakan akan menyesuaikan struktur anggaran sesuai putusan MK mulai APBN 2028. Perkembangan ini menunjukkan bahwa perdebatan MBG bukan hanya soal efisiensi, tetapi juga klasifikasi konstitusional dan prioritas anggaran. Kritik ekonomi perlu dibaca bersama dimensi hukum tersebut.
Karena Bhima memegang peran keuangan dalam Kabinet Bayangan, ia berada pada posisi ideal untuk menawarkan desain alternatif. Misalnya, pertahankan MBG hanya untuk kelompok usia dan wilayah dengan prevalensi masalah gizi tertentu, lalu alihkan sebagian dana ke transfer daerah, puskesmas, atau pendidikan. Setelah itu hitung siapa yang kehilangan manfaat, berapa anggaran yang dihemat, dan bagaimana outcome gizi dijaga.
Analisis biaya-manfaat juga harus menentukan horizon. Program gizi mungkin memiliki biaya besar sekarang tetapi manfaat produktivitas baru terlihat bertahun-tahun kemudian. Sebaliknya, klaim manfaat jangka panjang tidak boleh menjadi cek kosong untuk inefisiensi hari ini. Pemerintah perlu menetapkan milestone tahunan dan titik evaluasi ketika desain wajib diubah jika outcome tidak tercapai.
Bhima dapat mendorong eksperimen kebijakan yang lebih kuat, misalnya membandingkan wilayah dengan model pengadaan berbeda atau targeting berbeda. Jika satu desain menghasilkan outcome gizi serupa dengan biaya lebih rendah, bukti tersebut lebih berguna daripada debat ideologis tentang perlu atau tidaknya makan gratis. Kebijakan publik menjadi lebih rasional ketika perdebatan bergeser dari identitas program ke efektivitas desain.
Pemerintah dan pengkritik juga perlu menyepakati denominator. Biaya per penerima, biaya per porsi, biaya per outcome gizi, dan biaya administrasi harus dipisahkan. Tanpa denominator yang sama, satu pihak dapat menonjolkan total anggaran sementara pihak lain menonjolkan jumlah penerima. Bhima dapat membantu meningkatkan kualitas debat dengan menetapkan metrik biaya yang konsisten dan dapat dibandingkan antarwilayah.
Hak jawab pemerintah juga perlu dimasukkan dalam evaluasi. Jika pemerintah mengklaim MBG memiliki outcome tertentu, data penerima dan hasil evaluasi harus diminta. Jika data belum tersedia, kritik dapat menyatakan keterbatasan itu secara eksplisit. Ketiadaan data bukan otomatis bukti program gagal, tetapi merupakan masalah akuntabilitas tersendiri ketika anggaran mencapai ratusan triliun rupiah.
Kritik terbaik terhadap MBG bukan kesimpulan bahwa program “mahal”, sebab fakta itu sudah terlihat dari APBN. Kritik terbaik adalah menunjukkan bahwa dengan dana yang sama, desain lain dapat menghasilkan manfaat sosial lebih besar atau manfaat setara dengan biaya lebih rendah. Jika Bhima mampu membuktikan itu dengan data, pemerintah akan menghadapi argumen yang jauh lebih sulit dibantah daripada sekadar perdebatan pro-kontra.