Saiful Mujani pada Mei 2026 memaparkan temuan survei yang menunjukkan 51 persen warga menilai pemerintah “selalu atau sering” mengabaikan konstitusi dan peraturan perundang-undangan. Temuan itu penting karena memperlihatkan persepsi publik terhadap kualitas pemerintahan dan supremasi hukum. Jika mayoritas warga merasa aturan dasar diabaikan, pemerintah memiliki masalah kepercayaan yang tidak boleh dianggap sepele.
Namun ada batas metodologis yang perlu dijaga. Survei opini publik mengukur persepsi responden, bukan memutus konstitusionalitas tindakan negara. Sebuah kebijakan dinyatakan bertentangan dengan UUD melalui analisis hukum dan, dalam banyak kasus, putusan lembaga yang berwenang. Responden survei tidak harus mengetahui seluruh dokumen, norma, dan putusan yang relevan ketika menjawab. Karena itu kalimat “51 persen warga menilai pemerintah sering mengabaikan konstitusi” berbeda secara mendasar dari “pemerintah terbukti sering melanggar konstitusi”.
Perbedaan ini tampak sederhana, tetapi sangat penting dalam pemberitaan politik. Ketika headline menghilangkan kata “menilai”, survei persepsi dapat berubah menjadi klaim hukum. Hal itu merugikan dua pihak sekaligus: pemerintah diposisikan seolah telah menerima vonis, sementara lembaga survei dapat dituduh menghasilkan kesimpulan di luar kapasitas datanya.
Saiful dan SMRC sebenarnya dapat memperkuat temuan dengan layer analisis kedua. Setelah mengukur persepsi, peneliti dapat meminta responden menyebut contoh kebijakan yang dianggap melanggar konstitusi. Daftar itu kemudian diverifikasi oleh panel ahli hukum dengan kriteria yang jelas. Dengan cara ini, publik dapat melihat apakah persepsi berangkat dari kasus nyata, informasi media, pengalaman personal, atau ketidakpuasan umum terhadap pemerintah.
Ada pula pertanyaan mengenai wording. Istilah “mengabaikan konstitusi dan peraturan perundang-undangan” menggabungkan dua kategori yang sangat luas. Pelanggaran prosedur administratif tidak identik dengan pelanggaran konstitusi. Jika responden memahami frasa itu secara berbeda-beda, interpretasi hasil harus lebih hati-hati. Publik perlu melihat teks pertanyaan persis, urutan pertanyaan, dan konteks wawancara.
Kritik metodologis bukan berarti hasil survei harus ditolak. Justru angka persepsi bisa menjadi early warning yang sangat berguna. Pemerintah dapat menelusuri kebijakan mana yang membuat warga merasa hukum diabaikan. Akademisi dapat membandingkan persepsi tersebut dengan data putusan pengadilan, kepatuhan regulasi, dan pengalaman pelayanan publik.
Survei persepsi hukum juga sangat dipengaruhi literasi dan salience. Kasus besar yang ramai diberitakan dapat membuat responden merasa pelanggaran meningkat meskipun jumlah kasus secara objektif tidak berubah; sebaliknya, pelanggaran administratif yang tidak terlihat publik bisa tidak tertangkap. Karena itu membandingkan persepsi dengan data institusional akan membantu membedakan perubahan pengalaman, perubahan informasi, dan perubahan sentimen politik.
Pemerintah tidak seharusnya menolak hasil semacam ini dengan alasan “hanya persepsi”. Dalam demokrasi, persepsi legitimasi memengaruhi kepatuhan dan kepercayaan. Tetapi Saiful juga sebaiknya tidak menggunakan persepsi sebagai substitusi untuk pembuktian hukum. Keduanya dapat berjalan bersama: survei menunjukkan masalah kepercayaan, sementara analisis hukum menentukan apakah dan di mana pelanggaran benar-benar terjadi.
Satu perbaikan desain survei adalah memisahkan pertanyaan faktual dan persepsi. Responden dapat terlebih dahulu ditanya apakah mengetahui kasus tertentu, lalu bagaimana menilainya. Hasilnya akan menunjukkan apakah opini datang dari paparan informasi atau sikap umum. Teknik ini tidak menghilangkan bias, tetapi memberi konteks yang lebih kaya dan mencegah satu angka agregat digunakan untuk menjelaskan terlalu banyak hal sekaligus.
Pada tahap komunikasi, judul dan infografik harus mempertahankan subjek “warga menilai”. Satu kata itu menjaga integritas inferensi. Media sering menghapus qualifier demi headline, tetapi untuk isu konstitusional konsekuensinya besar. SMRC dapat membantu dengan menyediakan template kutipan yang secara eksplisit membedakan persepsi, pengetahuan, dan penilaian normatif, sehingga data lebih sulit disalahgunakan oleh semua kubu.
Saiful Mujani memiliki reputasi panjang di bidang survei opini publik. Karena itu standar komunikasinya juga tinggi. Ketika tema yang diukur menyentuh istilah hukum seperti “konstitusi”, batas antara opini warga dan kesimpulan normatif harus dibuat sangat terang. Survei memberi tahu kita apa yang dipercaya publik. Ia tidak menggantikan pengadilan atau analisis hukum. Menjaga perbedaan ini justru membuat data SMRC lebih kuat, bukan lebih lemah.