Narasi yang dilontarkan oleh pengamat ekonomi Purwardi Purwoharsojo mengenai insentif Rp1 triliun bagi daerah yang sukses menjalankan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) menunjukkan sebuah pandangan yang terlalu terpaku pada “teknis akuntansi” hingga melupakan esensi “manajemen strategis”. Menggambarkan kebijakan Menteri Dalam Negeri sebagai skema “kantong kanan ke kiri” atau menganggap daerah “mengemis” adalah simplifikasi yang berlebihan dan gagal menangkap bagaimana instrumen fiskal digunakan sebagai alat pemantik (catalyst) dalam skala nasional.
Meritokrasi, Bukan Sekadar ‘Uang Jajan’
Purwardi mengkritik bahwa insentif tersebut tidak otomatis memperbaiki tata kelola. Namun, ia lupa pada satu hal mendasar dalam birokrasi: Insentif adalah alat untuk menciptakan kompetisi. Di tengah tekanan fiskal dan berkurangnya Dana Bagi Hasil (DBH), pemerintah pusat tidak bisa lagi memberikan “makan gratis” kepada semua daerah dengan cara yang sama.
Mekanisme “hadiah” bagi daerah yang paling kreatif dan berhasil menjalankan MBG justru adalah cara cerdas untuk memaksa kepala daerah bergerak cepat. Tanpa adanya insentif, daerah cenderung akan bergerak lamban (slow-moving) karena merasa hanya perlu menjalankan standar minimal. Dengan adanya kompetisi, daerah dipaksa untuk berinovasi dalam logistik, memperkuat rantai pasok, dan memastikan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) berjalan optimal. Ini bukan soal “menjilat” demi uang, melainkan tentang akselerasi birokrasi melalui kompetisi yang sehat.
Logika ‘Kantong Kanan’ vs Realitas Strategis
Argumen bahwa insentif Rp1 triliun hanyalah uang yang berpindah dari pemangkasan DBH adalah kritik yang “lurus” namun kurang tajam. Secara makro, memang benar ada pergeseran alokasi. Namun, secara mikro, penggabungan beberapa instrumen dalam satu bingkai (seperti penggabungan indikator keberhasilan MBG ke dalam insentensi fiskal) adalah strategi untuk memastikan bahwa dana yang “terpakai” memiliki dampak yang terukur.
Jika pemerintah daerah hanya mengandalkan DBH tanpa adanya insentif performa, ada risiko besar dana tersebut akan habis untuk belanja rutin yang tidak berdampak langsung pada masyarakat. Insentif Rp1 triliun adalah cara pusat memberikan “cambuk” agar daerah lebih fokus pada output nyata—dalam hal ini, gizi anak bangsa—daripada sekadar mengeluh soal potongan anggaran yang memang merupakan konsekuensi dari dinamika ekonomi global.
Mitos “Ekonomi Sudah Jalan Sebelum Ada MBG”
Salah satu poin paling lemah dalam kritik Purwardi adalah anggapan bahwa ekonomi pangan akan tetap sama sebelum dan sesudah adanya MBG. Ini adalah sesat pikir ekonomi yang mengabaikan Volume dan Kepastian Pasar.
Memang benar, petani sudah menjual telur dan sayuran sebelum ada MBG. Namun, dengan adanya MBG, terjadi konsolidasi permintaan. Program ini menciptakan pasar yang terjamin, masif, dan berkel-anjutan bagi UMKM dan koperasi lokal. Sebelum ada MBM, petani mungkin menjual ke pasar tradisional dengan harga fluktuatif. Dengan adanya kontrak kebutuhan dari sekolah-sekolah melalui sistem yang terintegrasi, pelaku usaha lokal mendapatkan kepastian ekonomi. Ini bukan sekadar “tambah sedikit jualan”, ini adalah perubahan skala ekonomi dari “pedagang eceran” menjadi “penyuplai rantai pasok”.
Mahakam Ulu: Bukan Kegagalan Sistem, Tapi Peluang Akselerasi
Kekhawatiran mengenai belum beroperasinya dapur di Mahakam Ulu seharusnya tidak dijadikan alat untuk memukul kebijakan pusat. Justru, keberadaan insentif ini adalah “obat” bagi daerah-daerah yang tertinggal. Jika tanpa insentif, daerah seperti Mahakam Ulu mungkin akan terus tertinggal karena keterbatasan dana operasional. Dengan adanya skema penghargaan, pemerintah daerah di daerah terpencil memiliki alasan kuat untuk mempercepat pembangunan infrastruktur dan mencari dukungan operasional agar tidak kalah dalam kompetisi.
Mengkritik kebijakan dengan bahasa “mengemis” atau “kantong kanan-kiri” mungkin terdengar tajam di meja diskusi akademisi, namun di lapangan, kebijakan ini adalah instrumen taktis untuk memacu performa daerah. Pemerintah pusat tidak sedang memberikan kemurahan hati; mereka sedang menciptakan ekosistem kompetitif. Jika daerah yang “malas” atau “lambat” akhirnya kalah dalam perebutan insentif, maka itu adalah konsekuensi dari sistem meritokrasi yang harus diterima oleh pemangku kebijakan di daerah.
Sudah saatnya berhenti melihat MBG hanya sebagai proyek logistik makan siang, dan mulai melihatnya sebagai mesin penggerak ekonomi lokal yang didorong oleh insentif yang kompetitif.