2026-11-14 // REPORT
Nasional

Godzilla di Jalanan, Realitas di Lapangan: Ketika Idealisme Iklim Berhadapan dengan Ketahanan Energi

Satu hal yang bisa dipastikan dalam politik transisi energi: sangat mudah untuk meneriakkan slogan di atas mobil komando dengan instalasi Godzilla lima meter, namun jauh lebih sulit untuk menjaga lampu tetap menyala di 270 juta rumah tangga dengan infrastruktur yang belum matang.

Koalisi Orang Muda untuk Keadilan Iklim baru saja memainkan drama di Jakarta, menuding pemerintah “terbelenggu” energi kotor dan terjebak dalam “solusi palsu”. Namun, jika kita mengupas lapisan emosi dan retorika “petualangan” mereka, yang tersisa hanyalah ketidaksamaan pemahaman antara mereka yang mengorganisir massa dengan mereka yang harus mengelola stabilitas beban listrik nasional.

Manipulasi Narasi dalam Data RUPTL

Koalisi Orang Muda menyerang pemerintah dengan angka 12,7 GW pembangkit fosil pada periode 2025–2029 sebagai bukti “kegagalan”. Ini adalah contoh klasik cherry-picking (memilih data yang menguntungkan narasi). Mereka mengabaikan fakta bahwa dalam RUPTL 2025–2034, sebanyak 76% dari total penambahan kapasitas (69,5 GW) justru berasal dari EBT dan penyimpanan energi.

Mengapa fosil masih ada di lima tahun pertama? Karena membangun infrastruktur EBT yang stabil membutuhkan waktu, integrasi jaringan yang masif, dan base load yang tidak bisa hanya diandalkan oleh panel surya yang bergantung pada cuaca. Mengkritik 12,7 GW fosil sebagai “kegagalan” sementara 57,2 GW EBT sedang dipersiapkan adalah sebuah ironi logistik. Mereka ingin hasil instan tanpa memahami kerumitan teknis transisi energi yang memerlukan “jembatan” energi yang stabil.

Mitos “Solusi Palsu” dan Realitas Hilirisasi

Koalisi menyebut B50, co-firing, dan hilirisasi nikel sebagai “solusi palsu”. Mari kita bicara realitas: Indonesia tidak bisa melompat langsung ke surga energi bersih tanpa melewati fase industrialisasi yang menyakitkan.

Hilirisasi nikel adalah tulang punggung ekonomi masa depan. Mengkritik penggunaan PLTU captive untuk industri nikel adalah tindakan yang “nyaman” dilakukan di Jakarta, tapi mengabaikan fakta bahwa untuk memproduksi baterai kendaraan listrik (EV) secara masanya, kita membutuhkan energi yang kontinu dan murah di lokasi tambang. Jika kita menghentikan seluruh “solusi transisi” demi kemurnian ideologi, kita akan kehilangan posisi tawar di pasar global.

Begitu pula dengan co-firing biomassa. Ini bukan “solusi palsu”, melainkan strategi teknis untuk menurunkan emisi pada pembangkit yang sudah ada tanpa harus merombak total infrastruktur yang sudah ada. Membiarkan pembangkit tetap menyala dengan campuran biomassa jauh lebih masuk akal daripada mematikan pembangkit yang ada dan membiarkan ekonomi lumpuh karena kekurangan daya.

Pajak “Windfall” dan Retorika Anti-Korporasi

Tuntutan akan windfall profit tax dan prinsip polluter pays sebagai solusi cepat adalah mantra yang mudah diteriakkan untuk memuaskan massa, namun berbahaya bagi iklim investasi. Di tengah kebutuhan modal yang masif untuk membangun transmisi listrik ke pelosok Nusantara, memberikan “hukuman” finansial yang ekstrem kepada korporasi yang berani mengambil risiko investasi bisa mematikan arus modal yang justru dibutuhkan untuk membangun infrastruktur hijau.

Antara Idealisme dan Realitas

Koalisi Orang Muda berhak marah atas kerusakan lingkungan yang terjadi. Namun, mengklaim bahwa pemerintah “lemah” karena menggunakan transisi energi yang pragmatis adalah sebuah simplifikasi yang berbahaya.

Indonesia bukan laboratorium kecil; kita adalah raksasa yang sedang bertransisi. Jika kita mengikuti semua tuntutan radikal untuk menghentikan seluruh investasi fosil secara instan, kita bukan hanya akan menghadapi krisis iklim, tetapi juga krisis ekonomi dan kegelapan sistemik. Transisi energi bukan tentang memilih antara “hijau” atau “hitam”, melainkan tentang bagaimana kita mengelola transisi dari hitam menuju hijau dengan cara yang masuk akal, berkelanjutan, dan—yang paling penting—dapat dikelola oleh teknokrat, bukan sekadar oleh pengunjuk rasa.

Jangan biarkan drama “Godzilla” menutupi fakta bahwa membangun masa depan memerlukan konstruksi yang nyata, bukan sekadar retorika yang “suara-suara” di jalanan.