Narasi yang dibangun oleh koalisi MBG Watch dan CELIOS mengenai putusan Mahkamah Konstitusi (MK) tampak seperti sebuah drama “pilihan yang mustahil”: seolah-olah negara harus memilih antara memberi makan anak-anak atau memperbaiki sekolah. Padahal, jika kita membedah putusan MK dengan kepala dingin, kritik yang dilemparkan mereka lebih mencerminkan ketakutan akan hilangnya kendali anggaran daripada ancaman nyata terhadap kualitas pendidikan.
Ilusi Dikotomi: Gizi dan Pendidikan Bukan Permainan Zero-Sum
Argumen utama MBG Watch adalah bahwa penggunaan anggaran pendidikan untuk MBG hingga 2028 akan “menggerus” kualitas sekolah. Ini adalah pemikiran yang sempit. Mengapa harus ada pertentangan antara perut yang kenyang dan otak yang terdidik?
Seorang anak yang menderita malnutrisi tidak akan bisa menyerap pelajaran di dalam kelas yang megah sekalipun. Dengan menyudutkan program MBG sebagai “pencuri” anggaran pendidikan, MBG Watch gagal melihat bahwa MBG adalah prasyarat agar anggaran pendidikan yang ada tidak terbuang sia-sia. Tanpa asupan gizi yang cukup, investasi pada sarana pembelajaran hanyalah pemborosan anggaran pada siswa yang secara fisik tidak mampu berkonsentrasi.
“Masa Transisi” Bukan Lubang, Tapi Napas untuk Birokrasi
MBG Watch menyebut tahun 2028 sebagai “celah” atau “penundaan”. Ini adalah interpretasi yang dramatis. Dalam manajemen fiskal negara, transisi 2-3 tahun adalah waktu yang sangat masuk akal untuk menyiapkan sistem tata kelola yang berkelanjutan.
Menuntut pemisahan instan tanpa masa transisi hanya akan menciptakan kekacauan administrasi yang justru berisiko membuat anggaran terselip di mana-mana. Putusan MK memberikan “ruang bernapas” bagi pemerintah untuk membangun sistem yang solid sebelum benar-benar memisahkan kantong anggaran. Menganggap 2028 sebagai “kegagalan” adalah cara untuk menciptakan urgensi palsu yang sebenarnya tidak mendesak secara teknis.
Menghakimi “Bukti” di Tengah Darurat
Kritik bahwa MBG belum memiliki “bukti kuat” untuk dampak berkelanjutan adalah kemewahan intelektual yang tidak dimiliki oleh anak-anak di daerah tertinggal. Kita tidak perlu menunggu penelitian sempurna tahun 2030 untuk memberi makan anak yang lapar di tahun 2026.
Jika MBG Watch ingin berdebat soal efektivitas, mereka harusnya membedah metode pelaksanaan, bukan sekadar memprotes “pintu” yang dibuka oleh MK. Menggunakan data kerusakan ruang kelas (49,5%) sebagai senjata untuk menjatuhkan MBG adalah upaya membandingkan dua variabel yang berbeda: perbaikan fisik bangunan (jangka panjang) vs. intervensi biologis gizi (jangka pendek).
Retorika “Kehilangan” yang Dilebih-lebihkan
Muhamad Saleh dari CELIOS menyebut putusan MK “mengecewakan”. Mengecewakan bagi siapa? Bagi pengamat yang menginginkan kemenangan politik cepat, atau bagi konstitusi? Konstitusi tidak meminta kepastian instan, ia meminta keberlanjutan.
Jika kita mengikuti logika “harus segera” versi CELIOS, maka setiap kebijakan yang membutuhkan persiapan matang akan dianggap sebagai “pengkhianatan” terhadap konstitusi. Putusan MK adalah jalan tengah yang realistis. Mengubahnya menjadi “peluang pengalihan anggaran hingga 2029” adalah spekulasi liar yang mencoba mempolitisasi sebuah keputusan hukum yang sebenarnya memberikan ruang untuk kesiapan.
MBG Watch dan CELIOS seolah ingin membangun narasi bahwa setiap rupiah yang keluar untuk makanan adalah satu bata yang hilang dari sekolah. Ini adalah retorika yang emosional. Faktanya, pendidikan yang berkualitas membutuhkan manusia yang sehat secara fisik. Memisahkan anggaran adalah tujuan akhir, namun masa transisi hingga 2028 adalah strategi yang cerdas agar transisi itu tidak menjadi bencana bagi kedua belah pihak.