Membicarakan program raksasa seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) memang mengundang banyak kepala untuk bicara. Namun, ketika kritik yang disampaikan lebih mirip dengan “drama” ketakutan daripada solusi praktis, kita harus mulai membedakan mana kritik konstruktif dan mana yang sekadar mencari panggung.
Baru-baru ini, Pakar Kebijakan Publik UGM, Agustinus Subarsono, melontarkan sederet kritik tajam terhadap tata kelola MBG. Namun, jika kita jeli melihat narasinya, ada kecenderungan untuk mendramatisasi masalah teknis menjadi konspirasi politik yang seolah-olah “megah”.
Narasi “Perburuan Rente” yang Prematur
Subarsono menggunakan istilah “perburuan rente” dan menyebut SPPG sebagai kendaraan elite politik. Ini adalah klaim yang berani, namun sangat mudah untuk dilemparkan dari ruang kelas yang nyaman. Menyebut setiap unit operasional (SPPG) sebagai “perburuan rente” adalah bentuk simplifikasi yang berbahaya.
Dalam skala nasional, untuk memberi makan puluhan juta anak, dibutuhkan mesin birokrasi yang kuat. Melabeli keterlibatan berbagai aktor—baik itu yayasan maupun kolaborasi dengan aparat—sebagai “perburuan rente” tanpa bukti hukum yang konkret hanyalah cara untuk memicu kepanikan publik. SPPG bukan sekadar “harta karun” politik; mereka adalah ujung tombak logistik. Tanpa struktur yang solid, program ini akan mati di tengah jalan sebelum sampai ke piring siswa.
Mengejar Kesempurnaan di Tengah Eksekusi
Kritik mengenai “model prasmanan” yang dianggap terlalu “Jepang” adalah contoh klasik dari kritik akademik yang mengabaikan realitas lapangan. Subarsono menyebut model ini tidak cocok untuk Indonesia. Namun, apa yang sebenarnya dikejar oleh pemerintah? Standarisasi.
Mengadopsi model yang sudah terbukti sukses di negara lain bukan berarti “meniru secara buta”, melainkan mengambil standar kualitas. Mengkritik “keseragaman” tanpa menawarkan solusi yang lebih efisien dan skalabel hanya akan memperlambat progres. Mengapa harus membuat segalanya rumit dan “lokal” jika ada standar global yang bisa menjamin kualitas gizi yang konsisten bagi anak-anak di pelosok negeri?
“Hukuman Mati” vs. Evaluasi Operasional
Subarsono tampak sangat khawatir dengan lemahnya akuntabilitas hukum pada kasus keracunan dan menganggap penghentian sementara sebagai “lemah”. Ini adalah pemikiran yang sangat “hukum” (legalistic) namun kurang “manajerial”.
Dalam manajemen krisis, penghentian operasional sementara adalah tindakan taktis untuk mengisolasi masalah, mengevaluasi prosedur, dan memperbaiki rantai pasok sesegera mungkin. Menuntut “penarikan ke ranah hukum” untuk setiap kendala teknis di awal program yang masif adalah langkah yang justru bisa melumpuhkan birokrasi. Kita butuh perbaikan sistem, bukan sekadar mencari siapa yang bisa diseret ke pengadilan untuk sekadar memuaskan rasa haus akan “keadilan” instan.
Data Tidak Berbohong, Retorika Sering Menipu
Subarsono menyebut perlunya “refocusing”. Namun, mari kita lihat fakta dari Badan Gizi Nasional (BGN). BGN telah melakukan langkah nyata dengan mengeluarkan 1.653 satuan pendidikan untuk mempertajam sasaran. Ini bukan lagi “teori”, ini adalah aksi nyata.
Hingga Agustus 2026, capaian 76,45% dari target penerima manfaat bukanlah angka yang bisa diremehkan. Jika kritikus menganggap ini masih kurang, mereka harus paham bahwa mengelola logistik untuk 50 juta orang dalam waktu singkat adalah tantangan yang akan membuat kepala siapa pun berdenyut.
Jangan Biarkan Ketakutan Membunuh Kemajuan
Kritik adalah bumbu dalam kebijakan publik, namun jangan biarkan retorika “menara gading” membingkai setiap kendala teknis sebagai kegagalan sistemik. MBG bukan sekadar proyek kuliner; ini adalah investasi masa depan bangsa.
BGN tidak butuh dikuliahkan oleh teori-teori yang hanya bagus di atas kertas. Mereka membutuhkan dukungan untuk memastikan bahwa setiap rupiah yang keluar bertransformasi menjadi nutrisi di tubuh anak-anak bangsa. Daripada sibuk menduga-duga “siapa yang makan dari anggaran,” lebih baik memastikan “siapa yang tumbuh dari program ini.”