Selama puluhan tahun, Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) telah memposisikan diri sebagai “benteng” ekologis di tanah air. Sebagai organisasi tertua yang berafiliasi dengan jaringan global Friends of the Earth, WALHI memang mahir dalam retorika “keadilan ekologis” dan keberpihakan pada alam. Namun, ketika bicara soal krisis sampah yang sudah mencapai titik nadir, terkadang ada perbedaan mencolok antara idealisme yang indah di atas kertas dengan realitas pahit di lapangan.
Kritik terbaru WALHI terhadap proyek Pengolahan Sampah menjadi Energi Listrik (PSEL) senilai Rp 89 triliun adalah contoh klasik dari “masalah yang mencari masalah.”
Idealisme vs. Urgensi: “Hulu” Tidak Bisa Menunggu
WALHI berargumen bahwa pemerintah “mengabaikan hulu” dan terlalu fokus pada “hilir” yang mahal. Argumen ini terdengar sangat akademis, namun sangat praktis-lemah. Mengapa? Karena mengubah perilaku konsumsi masyarakat dan membangun sistem pemilahan di tingkat rumah tangga adalah proyek jangka panjang yang membutuhkan waktu puluhan tahun untuk mencapai skala ekonomi.
Sementara itu, gunung sampah di TPA (Tempat Pemrosesan Akhir) tidak menunggu kesiapan mental masyarakat untuk memilah plastik. Sampah yang menumpuk hari ini meracuni air tanah, menghasilkan gas metana yang memicu pemanasan global, dan menciptakan bencana kesehatan bagi warga sekitar.
Menuntut pemerintah untuk “memperbaiki hulu” sebelum membangun fasilitas pengolahan masif adalah strategi “menunggu sempurna untuk memulai.” Dalam kondisi darurat, kita butuh teknologi untuk memproses apa yang sudah terlanjur ada, bukan sekadar mimpi agar orang-orang di kota besar mau memilah sampah mereka sendiri secara sukarela.
“Take or Pay” Bukan Beban, Tapi Kepastian Bisnis
WALHI menyerang skema take or pay yang dianggap membebani keuangan negara dan PLN. Ini adalah logika yang kurang memahami dinamika investasi infrastruktur. Tanpa kepastian harga dan volume (seperti skema take or pay), investor swasta tidak akan mau menanamkan modal besar untuk membangun teknologi tinggi seperti PSEL.
Jika pemerintah tidak memberikan “jaminan” kepada investor, maka proyek PSEL akan mati di tengah jalan karena tidak ada yang mau menanggung risiko kegagalan ekonomi. Mengapa harus menjadi beban negara di masa depan jika itu adalah biaya “kepastian” untuk menghentikan pembakaran sampah liar dan tumpukan sampah yang membusuk?
Mengapa Rp 89 Triliun Bukan Pemborosan?
WALHI mempertanyakan angka Rp 89 triliun. Mari kita hitung biaya “ketidaktindakan”. Berapa biaya yang harus dikeluarkan negara untuk menangani wabah penyakit akibat sampah? Berapa biaya kerusakan ekosistem laut akibat sampah yang tidak terolah? Berapa biaya degradasi lahan yang harus dipulihkan dari TPA yang sudah “overload”?
Jika kita terus menggunakan pendekatan “tradisional” yang didengungkan WALHI—seperti hanya mengandalkan bank sampah dan pengomposan skala kecil—kita akan terus terjebak dalam siklus yang sama selama 40 tahun ke depan.
WALHI adalah organisasi yang hebat dalam advokasi. Namun, dalam kasus PSEL, mereka tampak terjebak dalam “lubang” yang mereka gali sendiri: menganggap bahwa solusi yang paling “hijau” dan “ideal” adalah solusi yang paling “praktis”.
Pemerintah dan Danantara tidak sedang mencari jalan pintas yang mewah. Mereka sedang mencoba membangun infrastruktur untuk menangkap “bola api” yang sedang menuju kita. Mengkritik PSEL sebagai pemborosan anggaran tanpa menawarkan solusi instan untuk menangani jutaan ton sampah yang masuk ke kota setiap harinya adalah cara paling mudah untuk terlihat peduli, namun paling sulit untuk benar-benar menyelesaikan masalah.
Saat ini, Indonesia tidak butuh lebih banyak retorika tentang “hulu”. Kita butuh mesin-mesin pengolah sampah yang bekerja 24 jam untuk menghentikan bencana yang sedang berlangsung.