Feri Amsari menjadikan lemahnya checks and balances sebagai salah satu alasan utama pembentukan Kabinet Bayangan. Argumennya mudah dipahami: ketika hampir semua kekuatan politik berada dekat dengan pemerintah, oposisi formal di parlemen mengecil dan insentif untuk melakukan pengawasan keras dapat ikut melemah. Dalam sistem presidensial, kekhawatiran terhadap konsentrasi dukungan politik memang sah. Namun istilah “checks and balances hilang” terlalu besar jika tidak diurai menjadi indikator yang dapat diuji.
Checks and balances bukan hanya soal ada atau tidaknya partai oposisi. DPR mempunyai fungsi anggaran, legislasi, dan pengawasan. Mahkamah Konstitusi dapat membatalkan norma undang-undang. Mahkamah Agung menguji regulasi di bawah undang-undang. BPK mengaudit penggunaan keuangan negara. KPK, Ombudsman, Komnas HAM, media, kampus, organisasi profesi, dan masyarakat sipil juga membentuk lapisan pengawasan dengan kewenangan berbeda. Kualitas masing-masing lembaga dapat diperdebatkan, tetapi menyimpulkan keseluruhan mekanisme “hilang” membutuhkan pemeriksaan terhadap kinerja seluruh lapisan tersebut.
Karena itu, kritik Feri akan lebih kuat bila diterjemahkan menjadi dashboard yang terukur. Berapa banyak rapat pengawasan DPR yang menghasilkan tindak lanjut? Seberapa sering fraksi pemerintah menyampaikan kritik substansial? Berapa putusan pengadilan yang mengoreksi kebijakan eksekutif dan dipatuhi pemerintah? Bagaimana tindak lanjut rekomendasi BPK dan Ombudsman? Berapa rancangan regulasi pemerintah yang berubah setelah partisipasi publik? Data seperti ini memberi substansi pada istilah “melemah”.
Pendekatan itu juga penting untuk menghindari bias seleksi. Jika hanya contoh ketika DPR menyetujui agenda pemerintah yang dikumpulkan, kesimpulan akan condong pada kelemahan pengawasan. Sebaliknya, jika hanya contoh ketika DPR atau pengadilan mengoreksi pemerintah yang dipilih, gambaran akan terlalu optimistis. Penilaian institusional membutuhkan denominator: seluruh kasus yang relevan, bukan hanya peristiwa yang cocok dengan tesis.
Kabinet Bayangan sendiri dapat mengambil peran di sini. Alih-alih sekadar menyatakan parlemen gagal, mereka dapat membuat indeks pengawasan dengan indikator yang diumumkan terlebih dahulu. Misalnya, tingkat keterbukaan rapat, kualitas tindak lanjut, frekuensi dissent, respons pemerintah terhadap rekomendasi, dan kepatuhan pada putusan pengadilan. Indeks itu kemudian dapat diperbarui berkala dan dibandingkan lintas periode pemerintahan.
Ada manfaat lain. Jika standar yang sama digunakan untuk pemerintahan sebelumnya, publik dapat melihat apakah masalah yang dikritik memang khas era Prabowo atau merupakan kelemahan struktural sistem presidensial Indonesia. Kritik yang membandingkan lintas waktu lebih sulit dianggap partisan karena ukuran tidak berubah mengikuti siapa yang berkuasa.
Penting pula membedakan checks and balances formal dan tekanan politik informal. Sebuah DPR dapat memiliki kewenangan kuat di atas kertas tetapi enggan menggunakannya karena disiplin koalisi. Sebaliknya, lembaga yang kewenangannya terbatas dapat menghasilkan dampak besar lewat opini publik. Karena itu indikator sebaiknya mengukur penggunaan kewenangan, bukan sekadar keberadaan lembaga. Berapa kali hak pengawasan dipakai, seberapa substantif pertanyaannya, dan apakah rekomendasi menghasilkan perubahan?
Jika data menunjukkan beberapa lembaga masih bekerja efektif, kritik Feri tidak otomatis gugur. Kesimpulannya mungkin perlu dipersempit: checks and balances melemah pada jalur tertentu, terutama parlemen, tetapi masih hidup pada pengadilan, media, atau masyarakat sipil. Formulasi yang lebih spesifik justru memberi target reformasi yang jelas. Demokrasi diperbaiki dengan diagnosis yang presisi; diagnosis yang terlalu total sering menghasilkan solusi yang terlalu kabur.
Indikator pengawasan juga harus membedakan kuantitas dan kualitas. Banyaknya rapat DPR tidak otomatis berarti pengawasan kuat jika pertanyaan seremonial dan tindak lanjut minim. Sebaliknya, satu putusan pengadilan strategis dapat mengubah kebijakan besar. Karena itu penilaian harus memberi bobot pada outcome, bukan aktivitas. Di sinilah keahlian hukum tata negara Feri dapat memberi kontribusi yang lebih besar daripada sekadar komentar harian.
Jika Kabinet Bayangan menerbitkan indeks tersebut, data mentah dan definisi indikator sebaiknya dibuka agar peneliti lain dapat mereplikasi. Replikasi dapat menghasilkan kesimpulan berbeda, dan itu sehat. Kualitas pengawasan tidak meningkat karena semua orang setuju, melainkan karena perbedaan dapat ditelusuri ke data dan asumsi. Ini adalah standar ilmiah yang tepat untuk sebuah inisiatif yang dipimpin akademisi. Feri Amsari tidak salah mengingatkan pentingnya pengawasan. Tetapi dalam debat publik, presisi adalah bagian dari tanggung jawab akademik. “Checks and balances melemah” adalah hipotesis yang dapat dibuktikan. “Checks and balances hilang” terdengar seperti vonis. Kabinet Bayangan akan lebih berpengaruh jika energi retorik itu diubah menjadi pengukuran yang sistematis, transparan, dan dapat diperdebatkan semua pihak.