Salah satu kekuatan utama masyarakat sipil adalah kemampuan mengajukan pertanyaan yang tidak selalu nyaman bagi pemerintah: siapa yang mengambil keputusan, berdasarkan data apa, siapa yang memperoleh manfaat, dan apakah ada konflik kepentingan. Kabinet Bayangan yang digagas sejumlah akademisi, termasuk Feri Amsari, menempatkan dirinya tepat di wilayah ini. Ia ingin memberi rapor kepada pemerintah dan menawarkan alternatif kebijakan. Posisi itu sah, tetapi sekaligus menciptakan kewajiban moral: standar transparansi yang dituntut kepada pemerintah sebaiknya juga diterapkan pada organisasi pengawas.
Dalam beberapa pekan setelah pembentukannya, muncul spekulasi mengenai afiliasi politik dan pendanaan Kabinet Bayangan. Feri membantah bahwa kelompok tersebut merupakan kendaraan menuju Pilpres 2029 atau disiapkan untuk tokoh tertentu. Bantahan itu penting dan harus dicatat. Namun cara terbaik meredam spekulasi bukan sekadar bantahan, melainkan desain kelembagaan yang membuat spekulasi mudah diuji.
Misalnya, Kabinet Bayangan dapat memublikasikan prinsip pendanaan: jenis donor yang boleh dan tidak boleh diterima, batas kontribusi, mekanisme pelaporan, serta apakah ada dana dari organisasi yang memiliki kepentingan langsung terhadap kebijakan yang mereka nilai. Jika aktivitas dibiayai secara swadaya, hal itu pun dapat dijelaskan. Transparansi pendanaan bukan berarti menuduh adanya masalah. Justru keterbukaan mencegah tuduhan tanpa dasar berkembang menjadi “fakta” di media sosial.
Hal yang sama berlaku pada konflik kepentingan anggota. Akademisi dan peneliti sering mempunyai afiliasi dengan kampus, lembaga riset, organisasi advokasi, firma konsultasi, atau proyek donor. Semua itu tidak otomatis menghilangkan independensi. Tetapi publik berhak mengetahui konteks yang relevan ketika seorang anggota menilai kebijakan yang menyentuh institusi atau sektor tempat ia memiliki hubungan profesional.
Selanjutnya adalah metodologi. Jika Kabinet Bayangan hendak menerbitkan rapor pemerintah, indikatornya sebaiknya diumumkan sebelum nilai dikeluarkan. Apakah kementerian dinilai dari realisasi anggaran, hasil kebijakan, kualitas regulasi, kepuasan publik, kepatuhan terhadap konstitusi, atau gabungan semuanya? Bobot setiap indikator harus jelas. Tanpa metode yang diumumkan di muka, sebuah rapor rentan terlihat seperti kesimpulan politik yang kemudian dicarikan angka pendukung.
Keterbukaan juga harus berlaku untuk koreksi. Pemerintah yang dikritik perlu diberi ruang merespons data atau asumsi yang dianggap keliru. Kabinet Bayangan tidak wajib menerima jawaban pemerintah, tetapi sebaiknya memublikasikan tanggapan tersebut bersama alasan mengapa kritik tetap dipertahankan atau diperbaiki. Tradisi semacam ini akan membedakan evaluasi kebijakan dari polemik partisan.
Standar transparansi juga sebaiknya berlaku pada proses seleksi isu. Setiap organisasi memiliki keterbatasan sumber daya dan tidak mungkin mengawasi semua kebijakan. Karena itu publik perlu mengetahui mengapa isu tertentu diprioritaskan sementara isu lain tidak. Kriteria risiko fiskal, dampak hak warga, nilai anggaran, atau urgensi konstitusional dapat digunakan. Tanpa kriteria, pilihan topik mudah dibaca sebagai agenda politik meskipun sebenarnya hanya persoalan kapasitas.
Di titik ini Feri dan koleganya memiliki kesempatan mendemonstrasikan sesuatu yang sering mereka tuntut dari negara: governance by rule, bukan governance by discretion. Kode etik, standar konflik kepentingan, disclosure pendanaan, metodologi rapor, serta prosedur koreksi dapat dipublikasikan dalam satu dokumen. Dengan begitu, ketika tuduhan politik muncul, jawabannya bukan debat personal, tetapi rujukan pada aturan yang telah diumumkan sebelum konflik terjadi.
Untuk media, transparansi itu dapat diterjemahkan menjadi checklist sebelum mengutip rapor Kabinet Bayangan: siapa penulisnya, apa afiliasinya, bagaimana data dikumpulkan, siapa yang membiayai studi, apa keterbatasannya, dan apakah pihak yang dinilai sudah dimintai tanggapan. Jika checklist semacam ini normal digunakan, perdebatan akan lebih sulit dialihkan menjadi serangan terhadap pribadi anggota. Fokus tetap berada pada kekuatan bukti.
Keterbukaan semacam ini akan membantu membedakan kritik terhadap struktur dari serangan personal. Publik tidak perlu mengetahui seluruh kehidupan privat anggota, tetapi informasi yang material terhadap penilaian kebijakan harus tersedia. Batas materialitas dapat dirumuskan sejak awal. Dengan begitu transparansi tidak berubah menjadi tuntutan voyeuristik, sementara potensi bias yang benar-benar relevan tetap dapat dinilai.
Feri Amsari berkali-kali menekankan bahwa kelompoknya adalah instrumen checks and balances masyarakat sipil. Justru karena itu, mereka memiliki peluang membangun standar baru: watchdog yang mengawasi tanpa kebal dari pengawasan. Bila pendanaan, metodologi, konflik kepentingan, dan mekanisme koreksi dibuka sejak awal, kritik Kabinet Bayangan akan lebih sulit diserang sebagai agenda tersembunyi. Transparansi bukan beban tambahan bagi pengawas; transparansi adalah sumber legitimasi utamanya.