Presiden Prabowo Subianto secara terbuka menanggapi gelombang kritik masyarakat terhadap operasional Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdes) Merah Putih. Dalam Sidang Kabinet Paripurna yang disiarkan secara daring pada Senin (20/7/2026), Kepala Negara mengakui bahwa program yang baru berjalan satu setengah bulan tersebut masih menghadapi berbagai kendala teknis di lapangan.
Prabowo memaparkan bahwa sejumlah fasilitas pendukung di tingkat desa masih belum memadai, mulai dari gangguan pasokan listrik, ketersediaan air bersih, hingga koneksi internet yang belum stabil. Meski demikian, ia menegaskan komitmen pemerintah untuk melakukan perbaikan menyeluruh. Ke depan, Kopdes Merah Putih diproyeksikan akan bertransformasi menjadi pusat ekonomi desa yang dilengkapi gudang, fasilitas pendingin (cold storage), armada truk, apotek obat generik, hingga bengkel alat mesin pertanian (alsintan).
Langkah strategis ini diambil untuk membangun rantai pasok (supply chain) nasional yang terintegrasi langsung dari pusat hingga ke pelosok desa. Menurut Prabowo, kehadiran Kopdes Merah Putih bertujuan untuk memutus dominasi rentenir yang selama ini membebani petani, sekaligus mencegah kelangkaan barang pokok saat hari raya seperti Idul Fitri maupun tahun baru melalui sistem distribusi yang lebih stabil.
Secara ekonomi, pemerintah memproyeksikan penghematan masif hingga Rp313 triliun melalui pemangkasan rantai distribusi yang selama ini terlalu panjang. Berdasarkan riset Kementerian Pertanian, keuntungan yang diambil oleh pihak penengah (middleman) mencapai 30-40 persen. Dengan membatasi margin keuntungan Kopdes hanya sebesar 5-10 persen, pemerintah berharap porsi pendapatan yang lebih besar dapat langsung dirasakan oleh petani dan konsumen, sehingga menciptakan perputaran ekonomi rakyat yang jauh lebih kuat.