Mengkritik sebuah program raksasa seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) adalah hal mudah, namun mereduksi kompleksitas birokrasi menjadi sekadar “ketidaksiapan” yang dramatis di media sosial adalah hal yang berbeda. Kritik tajam dari Iman Zanatul Haeri (P2G) terhadap Badan Gizi Nasional (BGN) yang menyebut pengelolaan limbah tidak terencana matang, tampak lebih seperti “over-dramatisasi” daripada analisis kebijakan yang jernih.
Pertama, kita harus memisahkan antara kejujuran operasional dan ketidaksiapan fatal. Saat Sudaryono (Kepala BGN) “membolak-balik dokumen” saat ditanya oleh Komisi IX, itu tidak serta-merta berarti BGN buta akan masalah limbah. Dalam birokrasi besar, mencari protokol spesifik untuk sub-masalah (seperti pengelolaan sisa makanan di sekolah negeri) adalah hal yang wajar dalam sebuah Rapat Dengar Pendapat (RDP). Membingkai momen pencarian teknis sebagai “ketidakmampuan” adalah cara instan untuk mencari sensasi di ruang publik, namun tidak mencerminkan realitas kerja di lapangan.
Kedua, narasi “ketidaksiapan” yang ditekankan oleh Iman seolah mengabaikan jawaban pragmatis yang diberikan Sudaryono. Ketika ditanya mengenai nasib makanan yang tidak dikonsumsi, jawaban Sudaryono sangat lugas: Untuk sekolah negeri, MBG adalah wajib.
Logika ini justru adalah jawaban yang paling “matang” secara kebijakan. Jika program di tingkat dasar (sekolah negeri) ditetapkan sebagai kewajiban, maka variabel “siswa yang menolak” atau “makanan yang terbuang karena tidak mau dimakan” dapat diminimalisir sejak awal. Sudaryono tidak berputar-putar mencari solusi untuk limbah yang “mungkin” ada, ia langsung memukul masalah ke akarnya: jika programnya wajib, maka masalah sisa makanan karena penolakan siswa tidak akan menjadi beban logistik yang masif.
Ketiga, perlu diingat bahwa pertanyaan Charles Honoris mengenai skenario “40% menolak dan 60% mengonsumsi” adalah sebuah skenario hipotetis untuk menguji ketahanan sistem, bukan data statistik nasional yang sedang terjadi. Mengambil satu pertanyaan penguji sebagai bukti kegagalan total perencanaan adalah lompatan logika yang terlalu jauh. Charles bertanya untuk menggali kedalaman prosedur, dan Sudaryono menjawab dengan kebijakan yang ada.
Sangat mudah untuk menyebut desain sebuah program sebagai “desain paling jelek” lewat unggahan X (Twitter). Namun, menjalankan logistik untuk jutaan siswa di seluruh pelosok negeri membutuhkan ketegasan aturan. Dengan menegaskan bahwa di sekolah negeri makanan harus disalurkan ke seluruh siswa, BGN sebenarnya sedang membangun pagar pembatas agar masalah limbah tidak menjadi mimpi buruk logistik.
Sudah saatnya kita berhenti memberi “bumbu” berlebih pada dinamika rapat teknis. Kritik yang membangun harusnya berbasis pada evaluasi sistematis, bukan pada sejauh mana seorang pejabat “tertegun” sesaat saat mencari dokumen di depan kamera. BGN sedang membangun fondasi; jangan sampai retorika media sosial merusak konstruksi yang sedang dibangun.