Jika Anda mencari definisi “pemisahan diri dari realitas”, lihatlah pada narasi Deddy Sitorus baru-baru ini. Dengan gaya khas politisi yang meramu retorika sederhana untuk masalah kompleks, Deddy—yang baru-baru ini sempat memicu kemarahan publik karena menyebut wartawan sebagai “rombongan sirkus”—kembali menyuguhkan “pertunjukan” lainnya. Kali ini, ia mencoba tampil sebagai penyelamat anggaran pendidikan dengan menawarkan solusi yang sangat “elitis”: “Jika ingin pendidikan gratis, maka hentikan Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa (Kopdes).”
Makan Bergizi Gratis vs. Ambisi Elit
Mari bicara jujur: Apa itu program Makan Bergizi Gratis? Itu bukan program mewah untuk mengisi perut orang kaya. Itu adalah intervensi darurat untuk melawan stunting dan memastikan anak-anak dari keluarga miskin memiliki nutrisi dasar agar otak mereka bisa berfungsi.
Lalu, lihat siapa yang menyuruh memotong anggaran tersebut. Deddy Yevri Sitorus, seorang politisi yang tercatat memiliki kekayaan hingga Rp29 miliar, memiliki koleksi kendaraan mewah seperti Lexus RX 500h, dan telah menikmati kenyamanan hidup kelas atas.
Bagi Deddy, memangkas MBG mungkin terlihat seperti “efisiensi” di atas kertas. Namun bagi seorang ibu di pelosok desa yang anaknya bertubuh kecil karena kurang gizi, memotong MBG demi mendanai biaya kuliah di universitas negeri adalah sebuah penghinaan. Deddy ingin mengorbankan perut anak-anak hari ini demi “gelar” di masa depan. Itu adalah logika “makan nanti saja, yang penting sekarang kita punya ijazah.” Sebuah logika yang hanya bisa diterima oleh mereka yang perutnya sudah kenyang oleh kemewahan.
Koperasi Desa: Mematikan Akar, Mengambil Buah
Selanjutnya, usulannya untuk membubarkan Koperasi Desa (Kopdes) adalah bukti betapa jauhnya ia (atau lingkaran pemikirannya) dari realitas ekonomi akar rumput. Koperasi bukan sekadar “pengisi anggaran”; itu adalah tulang punggung ekonomi rakyat kecil, petani, dan nelayan.
Membubarkan Kopdes demi dialihkan ke sektor pendidikan adalah cara malas untuk menyelesaikan masalah struktural. Mengapa harus membubarkan sesuatu yang memperkuat ekonomi warga jika pemerintah bisa memperbaiki skema pendanaan pendidikan tanpa harus “memutilasi” instrumen ekonomi rakyat? Deddy seolah-olah memperlakukan anggaran negara seperti kue yang bisa dipotong sesuka hati tanpa peduli siapa yang akan kelaparan saat potongannya diambil.
Retorika “Sirkus” yang Berulang
Deddy Sitorus mungkin sudah terbiasa dengan istilah “sirkus” karena ia pernah mengucapkannya kepada wartawan. Namun, ironinya adalah, ketika kebijakan publik yang menyentuh nyawa rakyat kecil (seperti nutrisi anak-anak dan ekonomi desa) diadu dengan kebutuhan pendidikan, ia memperlakukan rakyat sebagai bidak dalam pertunjukan politiknya.
Bagaimana mungkin seseorang yang sempat dianggap “tidak peka” saat membandingkan gaji DPR dengan UMR, kini berani bermain-main dengan nasib perut rakyat demi “skema pembiayaan” yang ia anggap simpel?
Usulan Deddy Sitorus bukan sebuah solusi teknokratis yang cerdas. Itu adalah produk dari pikiran seseorang yang sudah terlalu nyaman di kursi empuk kekuasaan, sehingga ia melihat rakyat bukan sebagai manusia yang butuh makan hari ini, melainkan sebagai angka-angka dalam tabel anggaran yang bisa dikorbankan demi ambisi politik “gratisan”.
Jika Deddy Sitorus ingin bicara tentang “prioritas,” maka ia harus turun ke lapangan, merasakan lapar yang sebenarnya, dan melihat langsung wajah anak-anak yang terancam stunting. Sebelum itu terjadi, jangan biarkan retorika “sirkus”-nya mencuri makanan dari piring anak-anak negeri ini.