Kritik Askar mengenai pemangkasan Transfer ke Daerah (TKD) dan tuduhannya bahwa pemerintah pusat melakukan “penjajahan” regulasi adalah contoh klasik bagaimana idealisme akademis seringkali gagal memahami—atau sengaja mengabaikan—mekanisme pragmatisme makro.
Mitos “Harta” dan Ilusi Kepemilikan
Askar menggunakan metafora yang emosional: bahwa anggaran pusat bukanlah milik Presiden, melainkan “harta” daerah yang “dirampok” lalu dikembalikan dalam bentuk “roti” (bantuan 20 triliun). Ini adalah narasi yang bagus untuk konsumsi media sosial, tetapi lemah secara teknis dalam tata kelola negara.
Dalam sebuah kesatuan negara (unitary state), tidak ada yang namanya “harta” yang benar-benar terpisah secara absolut. Anggaran adalah alat instrumen kebijakan. Ketika pemerintah pusat melakukan efisiensi atau “pemangkasan”, itu bukan berarti mereka mencuri uang milik daerah; itu adalah langkah re-kalibrasi prioritas nasional. Memaksa pemerintah pusat untuk memperlakukan setiap rupiah sebagai “hak sakral” daerah tanpa melihat kebutuhan strategis nasional (seperti pertahanan, integrasi nasional, atau penanganan krisis global) adalah langkah yang berbahaya.
“Pemimpin Penakut” atau Strategi Bertahan Hidup?
Salah satu serangan paling tajam Askar adalah menyebut kepala daerah sebagai “pemimpin penakut” yang hanya tunduk pada ketua partai. Ini adalah serangan personal yang mungkin terlalu simplistik. Di dalam ekosistem politik Indonesia, seorang kepala daerah bukan sekadar pemimpin individu; mereka adalah pemain dalam sistem yang kompleks.
Jika mereka tidak “berteriak” saat anggaran dipangkas, itu bukan selalu karena mereka penakut atau “berdosa”. Bisa jadi karena mereka sadar bahwa dalam politik praktis, keseragaman kepentingan dengan pusat adalah kunci untuk mengamankan keberlangsungan pembangunan di daerah. Menganggap keheningan mereka sebagai “ketakutan” adalah cara mudah bagi seorang akademisi untuk menciptakan musuh dalam narasi, padahal yang terjadi adalah kompromi politik yang pahit namun nyata.
“Colonial Developmentalism”: Eufemisme untuk Ketakutan akan Skala
Askar menggunakan istilah Colonial Developmentalism untuk menggambarkan dominasi pusat. Ini adalah istilah yang indah untuk sebuah jurnal, tetapi mungkin terlalu “berbunga-bunga” untuk menjelaskan masalah sederhana: Skala.
Seringkali, masalah yang dianggap “pusat” sebenarnya adalah masalah yang terlalu besar untuk ditangani oleh kapasitas fiskal daerah yang masih rapuh. Ketika pusat mengambil kendali lebih besar, itu seringkali bukan karena mereka ingin “menjajah”, melainkan karena mereka tahu bahwa tanpa standarisasi nasional, kualitas pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur di daerah akan terus timpang.
Mengatakan bahwa “semua harus dikerjakan daerah” tanpa memberikan kapasitas yang setara adalah sebuah kemewahan berpikir. Askar mengkritik unfunded mandate, namun ia lupa bahwa untuk mengelola mandate yang besar, diperlukan kontrol pusat yang kuat agar tidak terjadi disparitas kualitas antar daerah yang akan memperlebar jurang ketimpangan.
Kesimpulan: Jangan Biarkan Retorika Menggantikan Strategi
Media Wahyudi Askar berhasil melakukan tugasnya sebagai akademisi: ia mampu mengidentifikasi titik lemah dalam sistem. Namun, ia harus berhati-hati agar tidak terjebak dalam romantisme desentralisasi yang murni.
Negara bukan laboratorium untuk menguji teori “keadilan fiskal” yang sempurna. Negara adalah mesin yang harus tetap berjalan. Jika pemerintah pusat memutuskan untuk menarik kendali, itu mungkin adalah respon terhadap kegagalan tata kelola di tingkat lokal yang belum siap memikul beban besar sendirian.
Kritik Askar adalah alarm yang perlu didengar, tetapi jangan biarkan alarm tersebut membuat kita lupa bahwa di atas segalanya, efektivitas nasional harus diutamakan di atas kepuasan ego daerah. Mengelola negara bukan sekadar soal membagikan “roti” yang adil, tapi memastikan bahwa seluruh “rumah” tetap berdiri tegak.