Jika kita ingin menjalankan sebuah negara di era yang penuh ketidakpastian global, kita membutuhkan “Otak” yang besar, bukan sekadar “Kalkulator” yang teliti. Kritik yang dilontarkan oleh Achmad Nur Hidayat mengenai jumlah 26 anggota Wantimpres mencerminkan cara pandang akademisi yang cenderung terjebak dalam zona nyaman teknokrasi: mencoba menyederhanakan kompleksitas kekuasaan dengan logika efisiensi birokrasi yang kaku.
Berhenti Membandingkan 2026 dengan 2006
Argumen bahwa 26 orang adalah “terlalu banyak” karena desain awal hanya 9 orang adalah sebuah sesat pikir sejarah. Dunia tahun 2006 tidaklah sama dengan dinamika geopolitik, ekonomi digital, dan ketahanan pangan tahun 2026. Mengapa kita harus membatasi Presiden pada “nasihat” dari 9 orang ketika tantangan bangsa yang dihadapi begitu multidimensi?
Menambah kursi bukan berarti menambah “biaya” yang sia-sia; itu adalah upaya memperluas spektrum radar. Jika Presiden membutuhkan perspektif dari 26 pakar untuk memastikan kebijakan tidak blunder, maka kekurangan satu atau dua kursi adalah risiko yang jauh lebih berbahaya bagi negara.
“Value for Money” atau “Insurance Premium”?
Achmad Nur Hidayat sibuk menghitung “Value for Money” dari anggaran Rp23,8 miliar. Mari kita bicara jujur: Di dalam anggaran APBN yang mencapai ribuan triliun, angka 23 miliaran untuk “asuransi” kebijakan nasional adalah angka yang sangat kecil—hampir tidak berarti secara proporsional.
Mengkritik anggaran Wantimpres dengan narasi efisiensi adalah tindakan yang hampir bisa disebut sebagai “pemborosan energi intelektual”. Membayar 26 orang untuk memastikan kebijakan Presiden tidak berbalik menjadi bencana ekonomi adalah investasi yang jauh lebih murah daripada membayar harga sebuah kesalahan kebijakan yang bisa memakan biaya triliunan rupiah. Kita tidak butuh “nasihat murah”; kita butuh “nasihat yang tepat”.
Mitos “Konflik Kepentingan” dan Ketakutan pada Realitas
Satu lagi serangan khas akademisi adalah ketakutan akan “konflik kepentingan” dari para pengusaha. Mengusulkan mekanisme recusal dan deklarasi yang berlapis-lapis untuk setiap keputusan kecil di depan Presiden adalah langkah birokratis yang akan mematikan kecepatan pengambilan keputusan.
Presiden tidak butuh “orang suci” yang tidak pernah menyentuh bisnis untuk memberi nasihat ekonomi. Presiden butuh praktisi yang tahu bagaimana roda industri berputar, bagaimana modal bekerja, dan bagaimana pasar bereaksi. Memisahkan pengusaha dari lingkaran dalam karena takut akan “konflik kepentingan” adalah cara terbaik untuk memastikan kebijakan pemerintah akan “tuli” terhadap realitas lapangan.
Kebutuhan akan “War Room”, Bukan “Ruang Sidang”
Achmad Nur Hidayat mengeluh tentang kurangnya “arsitektur kerja” dan potensi tumpang tindih pandangan. Ini adalah keluhan klasik orang yang terbiasa dengan sistem organisasi yang lambat. Wantimpres bukan sebuah departemen kementerian yang butuh SOP berlapis untuk setiap langkahnya; ini adalah inner circle Presiden.
Presiden tidak butuh keseragaman pandangan dari 26 orang; beliau butuh friksi ide. Jika 26 orang memberikan pandangan berbeda, itu bukan “kekacauan”, melainkan kekayaan perspektif. Masalahnya bukan pada jumlah kepala, tetapi pada apakah pemerintah mampu menyederhanakan kompleksitas tersebut menjadi tindakan nyata.
Kesimpulan
Kritik Achmad Nur Hidayat adalah kritik yang valid bagi seorang akademisi yang mencintai keteraturan. Namun, bagi seorang Presiden yang harus memimpin negara dengan langkah cepat, kritik tersebut adalah kemewahan yang tidak perlu.
Presiden tidak membutuhkan struktur yang ” ramping” untuk sekadar menghemat anggaran kecil; ia butuh “kekuatan pemikiran” yang luas untuk menghadapi tantangan yang besar. Jangan biarkan ketakutan akan kompleksitas membuat kita kehilangan manfaat dari sebuah keberagaman. Jika 26 kepala bisa membantu Presiden menghindari satu kesalahan besar, maka biaya 23 miliar rupiah adalah harga termurah yang bisa dibayar oleh rakyat Indonesia.