Urgensi Pendidikan Hukum Pada Masyarakat Multikulutural

POROSINDONESIA – Semenjak Agustus 1945 hingga hari ini Negara kita mendeklerasikan diri sebagai Negara hukum baik secara De Facto maupun secara De Jure. Hal ini menandakan bahwa Indonesia secara jelas dan tegas mendapatkan legitimasi dari Negara lain untuk diakui dan di hormati. Sebagai Negara besar yang berlandaskan hukum, tentu seyogyanya menjadikan hukum sebagai payung tertinggi yang kemudian digunakan untuk mengatur berbagai siklus kehidupan manusia demi terwujudnya masyarakat yang adil dan makmur sebagaimana amanat dari konstitusi dasar Negara kita.

Meletakkan dan menyadari dengan sungguh-sungguh bahwa pendidikan hukum merupakan subsistem dari sistem hukum yang sangat urgen dan fundamental. Pendekatan ini akan memungkinkan pendidikan hukum tersusun secara terpadu dan fungsional, baik secara teoritis maupun praktis dengan semua komponen sistem hukum apakah itu aturan hukum, penyelenggara hukum, profesi hukum, pendidikan hukum, pembentuk hukum, dan pendidikan hukum. Selama ini pendidikan hukum ditempatkan sebagai sesuatu yang berdiri sendiri. Hal ini mengakibatkan pendidikan hukum beserta hasil-hasilnya kurang fungsional dalam mengembangkan dan mengisi secara tepat komponen subsistem hukum yang lain.

Masyarakat Indonesia merupakan masyarakat majemuk atau yang disebut dengan masyarakat multikultural merupakan suatu masyarakat di mana di dalamnya terdapat beraneka ragam bentuk budaya yang dapat dilihat dari perbedaan berbagai suku bangsa, agama, ras, dan yang lainnya.Untuk dapat memahami multikulturalisme secara komperhensif, diperlukan landasan pengetahuan (epistemologi) yang berupa bangunan konsep-konsep yang relevan dan mendukung eksistensi serta berfungsinya multikulturalisme dalam kehidupan manusia.

Bangunan konsep-konsep ini harus dikomunikasikan diantara para ahli yang mempunyai perhatian ilmiah yang sama tentang multukulturalisme sehingga terdapat kesamaan atau keseragaman pemahaman dan saling mendukung dalam memperjuangkan ideologi. Dalam masyarakat multikultural ditegaskan, bahwa corak masyarakat Indonesia yang Bhinneka Tunggal Ika, ini bukan hanya dimaksudkan pada keanekaragaman suku bangsa, melainkan juga keanekaragaman kebudayaan yang ada dalam masyarakat Indonesia secara menyeluruh. Eksistensi keberagaman kebudayaan tersebut selalu dijaga dan terjaga yang bisa tampak dalam sikap saling menghargai, menghormati, toleransi antara satu kebudayaan dengan kebudayaan lainnya. Dalam konteks ini ditegaskan, bahwa perbedaan bukan menjadi penghalang untuk bersatu padu meraih tujuan dan mewujudkan cita-cita dalam kehidupan berbangsa dan bernegara sebagaimana termaktub dalam UUD 1945 dan Pancasila.

Negara kita merupakan salah satu contoh dari sekian banyak masyarakat majemuk yang ada di dunia. Negara kita adalah negara kepulauan yang terdiri dari beribu-ribu pulau, baik besar maupun kecil dari Sabang hingga Merauke. Di samping banyaknya ras dan suku bangsa di Indonesia, yang jelas dengan banyaknya suku bangsa dan bentuk kebudayaan yang ada di negara kita ini menunjukkan bahwa masyarakat kita adalah masyarakat multikultural. Kemajemukan itu harus kita jaga dan pelihara dengan baik dengan berpegang pada semboyan ‘Bhinneka Tunggal Ika’.

Namun, seiring dengan perkembangan dinamika prablematika bangsa hari ini, maka sungguh sangat ironi bahwa disatu sisi pemerintah secara gencar aktif dan kretaif melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang urgennya konstitusi dasar Negara seperti 4 (empat) pilar kehidupan berbangsa dan bernegara yaitu Pancasila, UUD 1945, NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika. Tanpa disadari bahwa disisi lain pada saat yang sama tingkat pelanggran hukum semakin meningkat. Hal ini ditandai dengan maraknya kasus-kasus yang terjadi di Negara kita tak kunjung pasti seperti korupsi, narkoba, HIV AID, kenakalan remaja, pembunuhan, pemerkosaan, perjudian dan lain sebagainya. Yang lebih ekstrim lagi bahwa tidak sedikit yang menjadi actor dari lakon tersebut adalah para elit penegak hukum itu sendiri, Sungguh sangat memalukan karena ketidak singkronisasi antara teks dan konteks (Secara teks Negara kita memiliki legitimasi Hukum, tetapi secara konteks pelanggaran hukum masih banyak terjadi). Maraknya prablem bangsa yang hari ini kian menjadi santapan laris bagi kita semua adalah keserakahan.

Dimana keserakahan itu merupakan suatu penyakit yang ada pada diri manusia dan susah untuk menghilangkannya apabila kita tidak mau bersyukur terhadap apa yang didapatnya.Perubahan yang diharapkan dalam konteks ini tidak terletak hanya pada justifikasi angka atau statistik dan berorientasi kongnitif ansich sebagaimana lazimnya penilaian keberhasilan pelaksanaan pendidikan di negeri ini. Namun, lebih dari itu, pada terciptanya kondisi yang nyaman, damai, toleran dalam kehidupan masyarakat, dan tidak selalu muncul konflik yang disebabkan oleh perbedaan budaya dan SARA. Bahkan ada sebagaian kalangan yang mengatakan bahwa hasil dari pendidikan multikultural tidak dapat ditekankan dengan standar waktu tertentu. Maka, dalam konteks dunia pendidikan Indonesia sudah saatnya memberikan perhatian yang besar terhadap pendidikan multikultural. Secara tidak langsung, hal itu dapat memberikan solusi bagi sejumlah permasalahan yang dihadapi bangsa indonesia dimasa mendatang.

Sebagai warga Negara yang baik, sepertinya kita harus lebih kencang dalam hal meningkatkan pemahaman serta kesadaran akan pentingnya pendidikan hukum di Negara tercinta ini karena dengan demikian, maka pendidikan hukum merupakan pokok yang paling substansial dalam masyarakat multikultural, dengan adanya hukum dapat diharapkan terciptanya kehidupan masyarakat yang aman, nyaman, damai dan sejehtera baik secara lahir maupun bathin. Indonesia tidak akan pernah berubah kalau masyarakatnya tidak mau melakukan perubahan.

Oleh: Edy Kurniawan